Demokrat tantang KPK percepat penyelidikan kasus Hambalang Kamis, 21 Juni 2012 03:29 WIB | 2287 Views
Wangiwangi,
Sultra (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diminta mempercepat
proses penyidikan kasus proyek Hambalang, sehingga pihak-pihak yang terlibat
dalam proyek itu bisa segera terungkap.
Permintaan
tersebut disampaikan Fungsionaris DPP Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI
asal pemilihan daerah Sulawesi Tenggara, Umar Arsal di Wangi-wangi, Rabu.
"Ketua
Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrung disebut-sebut terlibat dalam kasus
dugaan korupsi proyek Hambalang itu. Karena itu kita harapkan KPK segera
mencari bukti-bukti keterlibatan Anas, sehingga Ketua Umum Demokrat itu tidak
terus menerus tersandra dengan kasus itu," kata Umar Arsal.
Menurut
Umar lambatnya KPK menyidik dan mencari bukti pihak-pihak yang terlibat dalam
kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, telah membuat Ketua Umum Partai Demokrat
Anas Urbaning menjadi korban penghakiman opini publik.
Seolah-olah
ujarnya, Anas Ketua Umum Partai Demokrat sudah terbukti terlibat dalam kasus
dugaan korupsi yang menyeret sejumlah nama polisiti partai Demokrat. Padahal
sampai sejauh ini, bukti-bukti keterlibat Anas dalam proyek itu, tidak
ditemukan.
"Dalam
kasus dugaan korupsi proyek Hambalang itu, belum ada satu alat bukti pun yang
mengindikasikan keterlibatan Anas, namun publik sudah menghakmi Anas, seolah
dia (Anas-red) benar-benar terlibat dalam kasus itu," katanya.
Bahkan
opini publik menyebutkan bahwa uang dari korupsi proyek Hambalang itu digunakan
Anas dalam pemenangan dirinya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada Kongres
Partai Demokrat di Bandung, Jawa Barat.
"Kongers
Partai Demokrat di Bandung berlangsung bulan Mei 2010, sedangkan uang proyek
Hambalang senilai Rp 150 miliar baru cair bulan September 2010. Jadi, sangat
tidak masuk akal Anas terlibat dalam kasus itu," katanya.
Lebih
tidak masuk akal lagi jelas Umar, saat memperebutkan Ketua Umum Partai Demokrat
yang menjadi salah satu kompetitor Anas adalah Andi Malarangeng, Menteri Pemuda
dan Olahraga yang notabenenya sebagai pihak yang bertanggung jawab dengan
proyek Hambalang.
"Bagaimana
mungkin Kementerian Pemuda dan Olahraga di bawah kendali Andi Malarangeng bisa
mengeluar uang kepada Anas yang akan menjadi pesaing menterinya dalam
memperebutkan kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Apalagi saat itu uang proyek
itu belum cair, kan aneh itu," katanya.
Makanya
ujar Umar secepatnya KPK merampungkan penyidikan dan pengungkapan alat bukti
yang mengidikasikan keterlibatan berbagai pihak, sehingga pihak-pihak yang
disebut-sebut ikut terlibat, tidak tersandra dalam pusaran penghakiman opini
publik secara terus menerus.
"Kasus
ini tidak hanya merugikan Anas secara pribadi, melainkan juga sangat merugikan
Partai Demokrat. Terbukti, citra Partai Demokrat dalam persepsi publik menurut
hasil survey terus menurun," katanya.
Komentar
Posting Komentar